Undang-Undang Informasi Indonesia telah Mengancam Kebebasan Berbicara Selama Lebih dari Satu Dekade

Semakin banyak orang yang menjadi korban Undang-Undang Informasi Indonesia, yang terkenal sering digunakan untuk mengkriminalisasi para pembangkang politik.

Pengacara hak asasi manusia Veronica Koman dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono didakwa pada bulan September. Mereka diduga “menghasut kebencian” di media sosial terkait kerusuhan baru-baru ini di Papua. Kerusuhan itu menewaskan puluhan orang dan ratusan lainnya luka-luka.

Protes terhadap beberapa undang-undang kontroversial di depan parlemen Indonesia pada bulan yang sama,. Jurnalis dan musisi Ananda Badudu dituduh menyebarkan “berita palsu” karena mengatakan bahwa mahasiswa dianiaya oleh polisi.

Tahun 2019, penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilaporkan ke polisi. Ia dituduh berpura-pura mengalami cedera mata akibat serangan asam dua tahun lalu. Novel saat itu tengah mengusut sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah.

Daftarnya Terus Bertambah

Undang-Undang Informasi (secara resmi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) diberlakukan selama masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimulai tahun 2008 – satu dekade setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru.

Namun, banyak yang menganggap undang-undang tersebut menyabotase kebebasan berekspresi yang diperoleh dengan susah payah yang dibawa oleh reformasi 1998.

Undang-undang tersebut disahkan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik ketika penggunaan internet dalam kegiatan ekonomi memperoleh daya tarik.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah dan aparat penegak hukum telah menyalahgunakan undang-undang tersebut untuk membungkam para pembangkang politik. Ini memperburuk perlindungan kebebasan berbicara di negara Indonesia.

Freedom House, pengawas demokrasi independen, menurunkan status Indonesia dari “bebas” menjadi “bebas sebagian” menjelang akhir pemerintahan Yudhoyono pada 2014. Peringkat negara turun dari 41 pada 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya.

Situasi semakin memburuk di bawah kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Sosok yang pernah dianggap sebagai “Obama Indonesia”. Ia diharapkan dapat meningkatkan kebebasan berekspresi negara karena ia tidak memiliki latar belakang militer atau politik.

Di bawah Jokowi, skor kebebasan sipil Indonesia turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 tahun ini. Indeks kebebasan berekspresi negara juga turun dari 12 pada 2015 menjadi 11 pada 2019.

Pola Penyalahgunaan

Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan UU Informasi turut menurunkan indeks kebebasan dari masa Yudhoyono hingga Jokowi.

Menurut data South East Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Amnesty International, jumlah insiden yang melibatkan UU Informasi melonjak. Dari 74 kasus di era Yudhoyono (2009-2014) menjadi 233 kasus selama masa jabatan Jokowi (2014-2019). Inii meningkatan lebih dari tiga kali lipat.

Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. Cakupan luas undang-undang dan definisi jenis ucapan tertentu – yang rentan terhadap interpretasi yang longgar – adalah salah satunya.

Misalnya, istilah “informasi elektronik” dalam RUU tidak didefinisikan dengan baik. Apakah ini termasuk informasi yang disampaikan melalui email dan pesan teks? Ini akan menjadi pelanggaran privasi warga negara.

Undang-undang Informasi juga tidak secara jelas membedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana didefinisikan dalam KUHP negara.

Sebelum undang-undang berlaku, kasus pencemaran nama baik dan fitnah dituntut dengan pasal 310-321. Keseluruhan pasal KUHP itu mengatur pencemaran nama baik.

Definisi yang tidak jelas dalam UU Informasi membuatnya rentan untuk disalahgunakan. Terutama oleh aparat penegak hukum selama investigasi kriminal atau proses peradilan.

Penghinaan Politik Terhadap Presiden

Peran polisi yang semakin menonjol dan penyalahgunaan wewenangnya dalam membela lembaga pemerintah – termasuk presiden – juga berkontribusi pada merosotnya kebebasan berbicara.

Berdasarkan data yang tidak dipublikasikan dari Amnesty International, 241 orang dikriminalisasi karena mengkritik figur otoritas pemerintahan Jokowi. Ini berlangsung selama masa jabatan pertama kepresidenannya (2014-2019).

Sebanyak 82 dari 241 kasus melibatkan orang-orang yang dianggap mengucapkan “ujaran kebencian” dan “penghinaan” terhadap presiden.

Mayoritas (65) dari 82 kasus terkait penghinaan terhadap Jokowi melalui media sosial. Lainnya dilakukan melalui media offline seperti pidato dan protes politik. Sebagian besar kasus media sosial terungkap melalui pemantauan polisi terhadap aktivitas dunia maya.

Satu kasus yang jelas adalah kasus Sri Rahayu. Ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda lebih dari US $1.400 pada Agustus 2017. Disinyalir karena menyebarkan “berita palsu” dan “penghinaan” yang ditujukan kepada Jokowi di sebuah posting Facebook.

Kasus Rahayu hanyalah puncak gunung es.

Rencana saat ini untuk merevisi KUHP adalah memasukkan kembali ketentuan penghinaan terhadap presiden. Hal ini akan memberikan lebih banyak alat kepada pihak berwenang untuk membungkam kritik yang damai dan sah. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak kebebasan berbicara yang tersisa di Indonesia.

Represi Terdesentralisasi

Data SAFEnet tahun 2018 menunjukkan bahwa ada 245 kasus yang melibatkan UU Informasi sejak 2008. Lebih dari sepertiganya (35,92%) diawali oleh laporan pejabat pemerintah. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, pegawai negeri, bahkan guru.

Umumnya, pembungkaman kritik ini terjadi di wilayah di mana media lokalnya memiliki liputan yang terbatas. Hasilnya seringkali bias kepada penguasa lokal. Media seringkali tidak mengekspos kasus-kasus ini dan membiarkannya bergantung pada penegakan hukum.

Hal ini pada dasarnya menyebabkan represi pemerintah terhadap kritik dan perbedaan pendapat menjadi agak “terdesentralisasi”. Bukan lagi kolaborasi nasional, melainkan menjadi keleluasaan penguasa daerah dalam membela kepentingannya.

Kasus di Sulawesi Selatan memberikan contoh yang baik. Guru SMP Budiman di Kabupaten Pangkep ditangkap karena menghina bupati pada 2013. Penangkapan serupa terjadi pada aktivis antikorupsi Muhammad Arsyad di Makassar pada 2014. PNS Fadli Rahim di Gowa pada 2015 juga mengalami hal yang sama. Semuanya atas kritik terhadap pemimpin lokal yang diposting di media sosial.

Pelecehan hukum terhadap ketiga orang tersebut di atas diikuti dengan intimidasi fisik dari pendukung pemerintah.

Bergerak ke Depan

UU Informasi telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak tujuh kali untuk uji materi.

Semua banding yang terkait dengan kebebasan berekspresi ditolak. Hanya satu kali banding diberikan pada tahun 2010 terkait artikel tentang penyadapan.

Pengadilan selalu menolak tantangan undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu masih penting. Pengadilan telah mengatakan bahwa “tanpa pasal dalam undang-undang ini, orang bebas untuk saling menghina”.

Pihak berwenang memiliki kepentingan politik dalam memelihara hukum karena memberikan mereka kekuatan untuk membungkam perbedaan pendapat dan kritik.

Sebaliknya, mereka harus menghapus semua artikel dalam Undang-Undang Informasi yang dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara.

Paling tidak, langkah-langkah harus diambil untuk terus mendorong pemerintah menggunakan dakwaan non-pidana, sehingga individu bisa didenda daripada dipenjara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *