Batasan Kebebasan Berekspresi yang Ada di Negara Jepang

Keadilan pada Konstitusi Jepang

Konstitusi Jepang menjamin kebebasan berekspresi dan Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa kebebasan berekspresi sangat penting di negara demokratis seperti Jepang. Namun, kebebasan ini mungkin terbatasi demi kesejahteraan publik sampai batas yang wajar dan tidak dapat terhindari.

Masalah mengganggu pidato masyarakat umum belum terbahas di Jepang, tetapi mengganggu pidato kampanye adalah pelanggaran pidana.

Tidak ada mekanisme untuk secara khusus mengontrol lembaga penyiaran yang bekerja atas nama pemerintah asing. Semua penyiar mewajibkan oleh UU Penyiaran untuk bersikap adil secara politik dan tidak memutarbalikkan fakta.

I. Perlindungan Kebebasan Berbicara

Konstitusi Jepang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berbicara, pers, dan semua bentuk ekspresi lainnya. Kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan masalah publik beranggap “sebagai hak konstitusional yang sangat penting dalam negara demokratis.”. Hal ini terlakukan karena sangat penting untuk membentuk opini mayoritas konstituen. Namun, Konstitusi juga menyatakan bahwa orang “akan menahan diri dari penyalahgunaan kebebasan dan hak-hak ini. Orang tersebut harus selalu bertanggung jawab untuk menggunakannya untuk kesejahteraan umum.”

Meskipun terlindungi secara konstitusional, Mahkamah Agung telah berulang kali menyatakan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas dan mungkin terbatasi. Misalnya yang MK jelaskan dalam pasal sebagai berikut:

Tertera mengenai kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 21, ayat (1). Dalam ayat tersebut ternyatakan bahwa konstitusi tidak terjamin tanpa batasan. Tetapi konstitusi tersebut dapat terbatasi untuk kepentingan kesejahteraan umum sampai batas yang wajar dan tidak dapat terhindari. Apakah pembatasan pada jenis kebebasan tertentu dapat di terima atau tidak? Ini tergantung dalam batas tertentu yang harus tertentukan dengan membandingkan berbagai faktor. Faktor-faktor ini termasuk tingkat kebutuhan untuk membatasi kebebasan, konten dan sifat kebebasan yang akan terbatasi. Di sisi lain, secara cara dan tingkat kebebasan. pembatasan khusus akan terkenakan pada kebebasan yang bersangkutan.

Ada ketentuan pidana yang menghukum tindakan berekspresi yang merugikan orang lain, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan intimidasi. [5] Selain itu, jika suatu ekspresi merupakan gugatan, upaya hukum sipil tersedia. [6]

Gangguan Pidato Publik

Selain gangguan pidato kampanye politik, gangguan pidato publik belum menjadi masalah di Jepang. Gangguan pidato kampanye politik terlarang oleh Undang-Undang Pemilihan Kantor Publik. Pelanggarannya akan kena hukuman penjara tidak lebih dari empat tahun. Atau dapat terkenakan denda tidak lebih dari satu juta yen (sekitar US $ 9.000).

Pada tahun 1948, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, bahkan ini berlaku jika pidato kampanye berlanjut setelah gangguan. Orang yang mengganggu pidatonya dengan mencemooh dan berdebat dengan serta memukul staf kampanye dapat kena hukuman. Pengadilan juga menyatakan bahwa tindakan untuk membuat tidak mungkin atau sulit bagi penonton lain untuk mendengar pidato dapat teranggap gangguan. Sehingga hal-hal tersebut dapat tertindaklanjuti dari pidato kampanye.

Ketika pidato kampanye Perdana Menteri Shinzo Abe atas nama seorang kandidat dalam pemilihan pemerintah metropolitan Tokyo terinterupsi. Itu terlakukan oleh sekelompok orang pada Juli 2017. Masalah ini merupakan gangguan pidato kampanye dengan mencemooh menarik perhatian orang. Pada kampanye pemilihan DPR berikutnya pada bulan Oktober 2018, beberapa peserta pidato kampanye secara sukarela mulai memarahi para penipu. Beberapa pengamat mengklaim bahwa hecklers melanggar hak peserta lain untuk mengetahui.

II. Kontrol Penyiaran Asing

Tidak ada mekanisme untuk secara khusus mengontrol penyiar asing yang bekerja atas nama pemerintah asing. Namun, ketika penyiar mengedit program siaran domestik atau domestik dan internasional, ia harus mematuhi yang berikut:

  • Program tidak boleh mempengaruhi keselamatan publik atau moral yang baik secara negatif;
  • Program tersebut harus adil secara politik;
  • Pelaporan tidak boleh mendistorsi fakta; dan
  • Program harus mengklarifikasi poin yang menjadi masalah dari sebanyak mungkin sudut di mana ada pendapat yang bertentangan tentang suatu masalah.

Berdasarkan Undang-Undang Radio, dapat terlihat contoh kasus saat penyiar yang merupakan pemegang lisensi stasiun radio telah melanggar Undang-Undang Radio. Ini juga berlaku saat melanggar Undang-Undang Penyiaran. Maka dari itu, menteri Dalam Negeri dan Komunikasi dapat memerintahkan penangguhan pengoperasian stasiun radio untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini tidak lebih dari tiga bulan. Menteri juga memberlakukan batasan pada jam operasi yang terberi izin, frekuensi, atau daya antena untuk jangka waktu tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *