Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi Melalui Platform Internet

Platform Internet Harus Menggunakan Kebebasan Berekspresi Mereka Sendiri untuk Melindungi Demokrasi

Haruskah perusahaan internet memiliki kekuatan, atau bahkan tanggung jawab, untuk melarang atau menurunkan disinformasi politik untuk melindungi integritas pemilu kita? Perdebatan seputar pertanyaan ini sedang berkembang saat kita menuju pemilihan November.

Partai Republik dan Demokrat telah mengambil posisi yang berlawanan secara langsung. Tentang apakah platform harus dilarang atau diminta untuk menghapus lebih banyak pidato politik? Apa yang dapat dilakukan pemerintah AS berdasarkan Amandemen Pertama.

Pada saat yang sama, para eksekutif perusahaan tampaknya dibingungkan oleh komitmen prinsip mereka sendiri terhadap kebebasan berekspresi. Platform berulang kali membuat penyesuaian kebijakan ad hoc. Seperti menambahkan label atau membuat pengecualian untuk pejabat terpilih. Itu karena mereka berjuang untuk menunjukkan konsistensi dalam penerapan aturan mereka sendiri. Mereka juga kurang transparan dalam hal menjalankan aspek berbeda dari kekuatan mereka: aturan keputusan yang memandu promosi algoritmik konten. Suatu hal yang berdampak besar tidak hanya pada apa yang dilihat pengguna. Tetapi efeknya juga pada wacana sipil seputar pemilu secara lebih umum.

Kurangnya Kebijakan Mengelola Platform Internet

Ironisnya, anggota kedua partai politik, yang frustrasi dengan kurangnya koherensi dalam kebijakan platform. Mereka mengancam pencabutan Undang-Undang Kepatutan Komunikasi Bagian 230, (ketentuan undang-undang AS untuk perlindungan kebebasan berekspresi online). Tetapi mereka menolak dengan alasan yang berlawanan. Sementara Partai Republik melihat bias terhadap suara-suara konservatif dan ingin lebih sedikit konten dihapus. Demokrat melihat campur tangan pemilu dan ingin lebih banyak konten dihapus.

Mengapa semua orang begitu bingung tentang komitmen apa yang diperbolehkan atau diminta oleh kebebasan berekspresi? Masalah utamanya adalah bahwa para eksekutif platform dan pembuat kebijakan memiliki pandangan yang tidak cukup berbeda. Khususnya tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kebebasan berekspresi. Tampilan yang lebih lengkap akan menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi pengguna, warga negara, dan platform itu sendiri.

Berikut tujuh prinsip untuk membingkai ulang debat ini:

# 1 Manifestasi Ekspresi Bebas

Aturan platform adalah manifestasi dari ekspresi bebas dari platform itu sendiri. Perusahaan hendaknya tidak segan-segan menjalankan kewenangan pembuatan aturannya untuk kepentingan publik, termasuk dengan mempertimbangkan dampak disinformasi politik terhadap proses pemilu.

# 2 Komitmen Platform Melindungi Demokrasi

Platform harus berkomitmen secara lebih eksplisit untuk melindungi demokrasi dan partisipasi demokratis sebagai ekspresi dari nilai-nilai mereka sendiri. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan yang bebas dan adil tidak kalah fundamentalnya dengan kebebasan berekspresi. Platform harus merangkul keduanya.

# 3 Kebebasan Mencari dan Menerima Informasi

Ekspresi bebas untuk pengguna platform memerlukan lebih dari sekedar hak untuk berbicara. Ini juga melibatkan kebebasan untuk mencari dan menerima informasi, serta kebebasan untuk berpendapat. Jika kemampuan pengguna platform untuk dengan bebas membentuk opini politik terdistorsi oleh disinformasi politik yang merajalela. Dimensi kunci dari kebebasan berekspresi mereka akan rusak. Komitmen terhadap ekspresi pengguna tidak mengharuskan platform membiarkan disinformasi mengalir. Padahal, itu membenarkan upaya untuk memeranginya.

# 4 Manifestasi Ekspresi

Kekuatan platform untuk mempromosikan, menurunkan, memberi label, dan mengatur konten juga merupakan manifestasi dari ekspresi mereka sendiri. Pengguna platform, termasuk pejabat terpilih, tidak berhak meminta konten online mereka dipromosikan oleh algoritme platform. Namun, platform harus menggunakan kekuatan ini secara lebih transparan. Mengingat dampak dramatis yang mereka miliki terhadap akses ke informasi, wacana sipil, dan politik elektoral.

# 5 Tidak Terikat

Platform tidak boleh secara selektif mundur ke dalam anggapan yang salah. Jika mereka terikat oleh Amandemen Pertama ketika mengatur pidato pejabat terpilih, itu salah. Amandemen Pertama berlaku untuk pemerintah, bukan swasta. Platform sudah menetapkan parameter untuk pidato pengguna biasa di luar apa yang diizinkan oleh Amandemen Pertama oleh pemerintah. Perlu diingat, kekuatan yang sama dapat diterapkan atas pidato pejabat terpilih.

# 6 Menghormati Hak Pengguna

Platform yang berkomitmen untuk kebebasan berekspresi harus menghormati hak warga negara (non-pengguna). Apalagi untuk mengekspresikan diri mereka dalam proses demokrasi yang bebas dan adil. Ekspresi kemauan demokratis rakyat dalam pemilu merupakan wujud terpenting dari kebebasan berekspresi warga negara. Jika kebijakan platform memungkinkan disinformasi politik untuk menekan partisipasi demokratis atau membelokkan wacana sipil sejauh hal itu mengubah hasil pemilu. Hak atas kebebasan berekspresi dan penentuan nasib sendiri secara demokratis akan digagalkan.

# 7 Transparan dan Akuntatif

Akhirnya, pembuat kebijakan publik tidak boleh menghalangi pelaksanaan yang bertanggung jawab dari platform pembuat aturan otoritas dalam mendukung demokrasi. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk menilai keadilan dalam menerapkan aturan platform dan visibilitas ke dalam promosi konten.

Kesimpulan

Intinya adalah bahwa platform sektor swasta harus merangkul hak kebebasan berekspresi mereka untuk memerangi disinformasi politik dan melindungi demokrasi.

Meskipun mungkin menantang, hal ini tidak dilarang oleh prinsip kebebasan berekspresi. Daripada bersembunyi di balik komitmen terhadap netralitas. Platform harus mengakui kekuatan yang mereka miliki dalam mengatur platform mereka. Mengartikulasikan aturan keputusan mereka dengan jelas. Terakhir, harus memiliki keberanian untuk dinilai sesuai oleh pengguna dan publik.…

Takut Berpendapat Akan Mematikan Kebebasan Berpendapat

Selama beberapa generasi. Orang Amerika dibesarkan untuk melihat debat yang kuat sebagai sesuatu yang sah, diinginkan. Penting bagi kebebasan demokrasi. Ternyata, tidak lagi.

“Freedom of Speech,” lukisan terkenal Norman Rockwell yang menggambarkan seorang pria muda sedang berbicara di pertemuan lokal. Terinspirasi dari kisah nyata.

Suatu malam di tahun 1942, Rockwell menghadiri pertemuan kota di Arlington, Vt., Tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Agendanya adalah pembangunan sekolah baru. Itu adalah rencana yang populer, didukung oleh semua orang yang hadir. Kecuali satu warga, yang bangkit untuk mengungkapkan pandangannya yang tidak setuju. Dia jelas seorang pekerja kerah biru. Jaket lusuh dan kuku jarinya yang ternoda membedakannya dari orang-orang lain yang hadir. Semuanya mengenakan kemeja putih dan dasi. Dalam adegan Rockwell, pria itu mengutarakan pikirannya. Tidak takut untuk mengungkapkan pendapat minoritas dan tidak terintimidasi oleh status orang-orang yang ditantangnya. Dia tidak punya alasan untuk tidak berbicara terus terang. Kata-katanya diperhatikan dengan penuh hormat. Tetangganya mungkin tidak setuju dengannya, tetapi mereka bersedia mendengar apa yang dia katakan.

Apa yang membuat lukisan Rockwell teringat adalah jajak pendapat nasional baru oleh Cato Institute. Survei tersebut menemukan bahwa swasensor telah tersebar luas di masyarakat Amerika. Terbukti dengan 62 persen orang dewasa mengatakan bahwa mengingat suasana politik sekarang mereka takut untuk mengungkapkan pandangan jujur mereka.

Ketakutan yang Melampaui Batas

“Ketakutan ini melintasi garis batas,” tulis Emily Ekins, direktur polling Cato. “Mayoritas Demokrat (52 persen), independen (59 persen). Republik (77 persen) semuanya setuju bahwa mereka memiliki pendapat politik yang takut mereka bagikan.”

2.000 responden survei mengurutkan diri mereka secara ideologis sebagai “sangat liberal”, “liberal”, “moderat”, “konservatif”, atau “sangat konservatif”. Di setiap kategori kecuali “sangat liberal”. Mayoritas responden merasa tertekan untuk merahasiakan pandangannya. Kira-kira sepertiga orang dewasa Amerika – 32 persen. Takut mereka akan dipecat atau dihukum di tempat kerja jika pandangan politik mereka diketahui.

Kebebasan berbicara sering kali terancam di Amerika. Tetapi penindasan terhadap opini-opini yang “salah” di masa lalu cenderung datang dari atas ke bawah. Pemerintahlah yang menangkap editor karena mengkritik kebijakan luar negeri Woodrow Wilson. Mengkriminalkan pembakar bendera, melepaskan anjing pada demonstran hak-hak sipil. Tak luput memenjarakan komunis berdasarkan Smith Act sebagai suatu kejahatan. Saat ini, sebaliknya, perbedaan pendapat jarang dituntut. Berkat yurisprudensi Amandemen Pertama Mahkamah Agung. Kebebasan berekspresi tidak pernah sekuat ini dilindungi – secara hukum.

Nyatanya, Kebebasan Berpendapat Masih Dibatasi

Tapi secara budaya, kebebasan untuk mengekspresikan pandangan yang tidak populer tidak pernah lebih terancam.

Di kampus, di tempat kerja, di media. Ada zona larangan pandang dan argumen yang semakin meluas yang tidak dapat diungkapkan dengan aman. Menyuarakan pendapat yang dianggap sesat dari SJW yang dianutnya sendiri, dan berkonsekuensi dapat menghancurkan karier. Dekan sekolah perawat di UMass-Lowell kehilangan pekerjaannya setelah menulis email bahwa “hidup setiap orang penting”. Seorang kurator seni dituduh rasis dan dipaksa berhenti. Karena mengatakan bahwa museumnya akan “terus mengumpulkan seniman kulit putih”. Direktur komunikasi Boeing meminta maaf dan mengundurkan diri. Setelah seorang karyawan mengeluh bahwa 33 tahun yang lalu dia menentang wanita bertugas dalam pertempuran.

Hampir semua orang akan setuju bahwa beberapa pandangan tidak dapat disangkal. Jika ada pendukung perbudakan atau pendukung genosida yang merasa kesulitahn untuk berbagi keyakinan mereka, tidak ada yang peduli. Namun berbagai opini yang dianggap tidak dapat diterima oleh pemikiran polisi saat ini meluas ke arus utama. Dan dalam banyak kasus, penekan debat yang paling antusias adalah pelajar, jurnalis, seniman, cendekiawan. Mereka yang pada masa lalu adalah pemenang terbesar dari penyampaian pendapat tanpa hambatan dan musuh dari ketidaksesuaian ideologi.

Sayap Kiri

Tidak hanya dari ideologi kiri saja ada dorongan totaliter untuk membungkam perbedaan pendapat. Presiden Trump, yang selalu marah dengan kritik. Menyerukan agar para jurnalis yang meremehkannya untuk dipecat, Yang mencemoohnya dalam aksi unjuk rasa untuk dipukuli. Stasiun TV diancam kehilangan lisensi mereka jika mereka menjalankan iklan yang memfitnah penanganan pandemi. Panggilan secara rutin diperkuat pada media sosial oleh puluhan ribu pengikutnya. Ketika seorang profesor Babson College bercanda bahwa Iran harus mengebom “situs warisan budaya Amerika tercinta”. Seperti Mall of America dan kediaman Kardashian, sebuah situs web sayap kanan meluncurkan kampanye yang membuatnya dipecat.

Survei Cato baru menemukan bahwa lebih dari satu dari lima orang Amerika (22 persen) akan mendukung pemecatan seorang eksekutif bisnis. Yang notabene menyumbangkan uang untuk kampanye kepresidenan Demokrat Joe Biden. Sementara 31 persen akan baik-baik saja dengan memecat seseorang yang memberi uang untuk kampanye pemilihan ulang Trump. Desakan untuk mengucilkan atau menghukum pandangan yang tidak diinginkan tidak terbatas hanya pada salah satu ujung keyakinan.

Amandemen Pertama

Hak orang Amerika untuk kebebasan berbicara dilindungi oleh Konstitusi pada tingkat yang tak tertandingi di mana pun. Tapi jaminan Amandemen Pertama kita akan terbukti tidak berdaya jika kebiasaan kebebasan berbicara hilang. Selama beberapa generasi, orang Amerika dibesarkan untuk melihat debat sebagai sesuatu yang sah, diinginkan, dan penting bagi kesehatan demokrasi. Mereka mengutip pepatah (apokrif) Voltaire: “Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Tetapi akan membela hak Anda untuk mengatakannya sampai mati”. Editor, penerbit, satiris, dan libertarian sipil menggunakan putusan Hakim Agung Oliver Wendell Holmes Jr. Dia menulis bahwa “prinsip pemikiran bebas” dimaksudkan untuk mengabadikan. “Bukan pemikiran bebas bagi mereka yang setuju dengan kami tetapi kebebasan untuk pikiran yang kita benci.”

Tapi prinsip itu telah diputarbalikkan. “Pikiran yang kita benci” tidak ditoleransi tetapi dibekukan. Itu dicaci maki sebagai tabu, terlarang untuk diucapkan. Siapa pun yang mengungkapkannya dapat dituduh tidak hanya menyinggung, tetapi secara harfiah membahayakan mereka yang tidak setuju. Dan bahkan jika hanya beberapa orang yang kehilangan karir atau reputasi mereka karena mengatakan sesuatu yang “salah”. Tak terhitung banyak orang tellah mendapatkan pesan mengerikan tersebut.

“Dan rasa takut mereda,” tulis jurnalis Emily Yoffe. “Buku-buku yang menantang tidak dipelajari. Percakapan yang serius tidak terjadi. Persahabatan tidak terbentuk. Teman sekelas dan kolega saling memandang dengan curiga. ”

Dan 62 persen orang Amerika takut mengungkapkan apa yang mereka pikirkan.

Pembicara dalam lukisan Norman Rockwell mungkin mengatakan sesuatu yang tidak populer. Tetapi baik dia maupun tetangganya tidak ragu apakah pantas baginya untuk mengatakannya. Sekarang, keraguan seperti itu ada di mana-mana, dan kebebasan berbicara tidak pernah lebih terancam.…

Psikolog: ‘Tidak ada Alternatif untuk Kebebasan Berbicara’

Perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri sedang berjuang dengan pertanyaan. Pelayanan tentang siapa yang memutuskan pidato apa yang dapat diterima di kampus. Kapan topik kontroversial menjadi perkataan yang mendorong kebencian? Kapan harus diizinkan sebagai kebebasan berbicara?

Dua peneliti Cornell mengatakan studi ekstensif ilmu psikologi tentang bias menawarkan lensa penting untuk melihat konflik ini. Saat kami berusaha untuk memahami dan menguranginya.

Tidak ada alternatif selain kebebasan berbicara, kata rekan penulis Stephen Ceci dan Wendy Williams dalam “Who Decides What Is Acceptable Speech on Campus? Mengapa Membatasi Pidato Bebas Bukanlah Jawabannya. ” Analisis mereka muncul 2 Mei di Perspectives in Psychological Science sebagai artikel utama dalam masalah ini.

Apakah ada Alternatif Lain selain Kebebasan Berbicara?

“Tidak ada alternatif untuk kebebasan berbicara. Karena setiap topik kontroversial memiliki kelompok besar orang yang melihatnya sebagai ujaran kebencian”. Kata Ceci, Profesor Psikologi Perkembangan Helen L. Carr. “Jika kami mendefinisikan ucapan yang tidak dapat diterima dalam hal topik yang menurut siswa harus dilarang. Karena membuat mereka merasa terpinggirkan atau tidak nyaman. Maka kami akan menghapus semua topik kontroversial dari pertimbangan.”

Ditambahkan Williams, profesor perkembangan manusia. “Merasa tidak nyaman dan kecemasan saat mendengar kata-kata. Itu bukanlah alasan hukum untuk menutup hak orang lain untuk mengatakan hal-hal itu.”

Sejak 1950-an, ilmu psikologi telah menunjukkan bahwa banyak jenis bias dapat mencegah pihak yang berlawanan menerima validitas argumen satu sama lain, kata penulis.

Bagaimana Bias Menurut Sebagian Orang?

Persepsi selektif membuat lawan pada suatu masalah secara harfiah melihat sesuatu secara berbeda. Pada tahun 1954, para peneliti menunjukkan sebuah film tentang pertandingan sepak bola tahun 1951. Princeton versus Dartmouth, yang terkenal karena permainannya yang kompetitif dan kasar. Kepada dua kelompok: salah satu penggemar Princeton dan yang lainnya dari pendukung Dartmouth. Setiap pendukung tim melihat mayoritas pelanggaran mencolok dilakukan oleh pemain lawan.

Untuk orang-orang dengan bias selektif, “tidak hanya mereka menafsirkan persepsi mereka secara berbeda; mereka benar-benar melihat hal yang berbeda, ”kata Ceci.

Dalam bias “myside”, orang mencari bukti yang mendukung pendapat mereka dan mengabaikan atau menurunkan bukti yang bertentangan dengan mereka. “Bias titik buta berasal dari identifikasi mendalam dengan suatu penyebab. Kami percaya kami sangat tercerahkan, sementara afiliasi lawan kami dengan pihak berlawanan membuat mereka menjadi bias, ”kata Ceci. Demikian pula, realisme naif membuat orang merasa pandangan mereka didasarkan pada kenyataan, tetapi lawan mereka tidak.

Menurut Survei

Bias ini dan banyak bias lain menjelaskan mengapa persentase yang cukup besar dari siswa mendukung pelarangan hampir setiap topik kontroversial, kata penulis.

Misalnya, survei Cato Institute terhadap 3.000 orang Amerika dengan pengalaman universitas menemukan:

  • 40 persen akan melarang pembicara yang mengatakan rata-rata pria lebih baik daripada wanita dalam matematika;
  • 51 persen akan melarang klaim bahwa semua orang kulit putih rasis;
  • 49 persen akan melarang pernyataan bahwa orang Kristen terbelakang dan dicuci otak;
  • 49 persen akan melarang pidato yang mengkritik polisi;
  • 41 persen akan melarang pembicara yang mengatakan imigran tidak berdokumen harus dideportasi;
  • 74 persen mengatakan universitas harus membatalkan pembicara jika mahasiswa mengancam akan melakukan protes dengan kekerasan;
  • 19 persen mengatakan kekerasan dibenarkan untuk melumpuhkan pembicara yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman;
  • Dan 51 persen mengatakan tidak apa-apa untuk mencegah orang lain mendengarkan pembicara.

“Dalam iklim seperti itu, hak veto para perusuh sangat berkuasa. Dan setiap ekspresi yang menyinggung subkelompok di kampus akan dilarang,” kata Williams.

Pengalaman Perguruan Tinggi

Pengalaman perguruan tinggi harus melibatkan tantangan keyakinan kita. Bahkan ketika pengalaman itu melampaui tingkat kenyamanan kita. Dan tidak ada kelompok kampus yang berhak menentukan untuk seluruh komunitas apa yang dapat didiskusikan, kata penulis.

Universitas dapat mengambil beberapa langkah untuk membantu mahasiswa menghindari bias. Bias yang mencegah mereka menilai sudut pandang lain. Dan untuk mengurangi pandangan dan konfrontasi ekstremis, kata mereka.

Sama seperti perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswa baru memahami kode etik. Etik untuk pelecehan seksual, plagiarisme, dan intoksikasi. Mereka dapat meminta mahasiswa baru untuk memahami perbedaan antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Antara perlindungan Amandemen Pertama dan kode ucapan, serta arti “bukti”.

Latihan bermain peran dapat dijalin menjadi seminar kontroversial di mana pendukung dari masing-masing pihak diminta untuk beralih pihak. Dan universitas dapat menyelenggarakan debat sipil tentang topik kontroversial.

Mahasiswa harus dibuat untuk memahami bahwa mereka memasuki tempat yang sangat meyakini pentingnya dialog dan kebebasan berbicara, kata Ceci.

“Kebebasan berbicara bukan hanya untuk opini yang kita semua miliki. Pidato seperti itu tidak perlu dilindungi, “katanya. “Itu untuk ekspresi yang bisa keji dan penuh kebencian dan menjijikkan. Itu harus menjadi bagian dari pemahaman budaya.”…