Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi Melalui Platform Internet

Platform Internet Harus Menggunakan Kebebasan Berekspresi Mereka Sendiri untuk Melindungi Demokrasi

Haruskah perusahaan internet memiliki kekuatan, atau bahkan tanggung jawab, untuk melarang atau menurunkan disinformasi politik untuk melindungi integritas pemilu kita? Perdebatan seputar pertanyaan ini sedang berkembang saat kita menuju pemilihan November.

Partai Republik dan Demokrat telah mengambil posisi yang berlawanan secara langsung. Tentang apakah platform harus dilarang atau diminta untuk menghapus lebih banyak pidato politik? Apa yang dapat dilakukan pemerintah AS berdasarkan Amandemen Pertama.

Pada saat yang sama, para eksekutif perusahaan tampaknya dibingungkan oleh komitmen prinsip mereka sendiri terhadap kebebasan berekspresi. Platform berulang kali membuat penyesuaian kebijakan ad hoc. Seperti menambahkan label atau membuat pengecualian untuk pejabat terpilih. Itu karena mereka berjuang untuk menunjukkan konsistensi dalam penerapan aturan mereka sendiri. Mereka juga kurang transparan dalam hal menjalankan aspek berbeda dari kekuatan mereka: aturan keputusan yang memandu promosi algoritmik konten. Suatu hal yang berdampak besar tidak hanya pada apa yang dilihat pengguna. Tetapi efeknya juga pada wacana sipil seputar pemilu secara lebih umum.

Kurangnya Kebijakan Mengelola Platform Internet

Ironisnya, anggota kedua partai politik, yang frustrasi dengan kurangnya koherensi dalam kebijakan platform. Mereka mengancam pencabutan Undang-Undang Kepatutan Komunikasi Bagian 230, (ketentuan undang-undang AS untuk perlindungan kebebasan berekspresi online). Tetapi mereka menolak dengan alasan yang berlawanan. Sementara Partai Republik melihat bias terhadap suara-suara konservatif dan ingin lebih sedikit konten dihapus. Demokrat melihat campur tangan pemilu dan ingin lebih banyak konten dihapus.

Mengapa semua orang begitu bingung tentang komitmen apa yang diperbolehkan atau diminta oleh kebebasan berekspresi? Masalah utamanya adalah bahwa para eksekutif platform dan pembuat kebijakan memiliki pandangan yang tidak cukup berbeda. Khususnya tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kebebasan berekspresi. Tampilan yang lebih lengkap akan menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi pengguna, warga negara, dan platform itu sendiri.

Berikut tujuh prinsip untuk membingkai ulang debat ini:

# 1 Manifestasi Ekspresi Bebas

Aturan platform adalah manifestasi dari ekspresi bebas dari platform itu sendiri. Perusahaan hendaknya tidak segan-segan menjalankan kewenangan pembuatan aturannya untuk kepentingan publik, termasuk dengan mempertimbangkan dampak disinformasi politik terhadap proses pemilu.

# 2 Komitmen Platform Melindungi Demokrasi

Platform harus berkomitmen secara lebih eksplisit untuk melindungi demokrasi dan partisipasi demokratis sebagai ekspresi dari nilai-nilai mereka sendiri. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan yang bebas dan adil tidak kalah fundamentalnya dengan kebebasan berekspresi. Platform harus merangkul keduanya.

# 3 Kebebasan Mencari dan Menerima Informasi

Ekspresi bebas untuk pengguna platform memerlukan lebih dari sekedar hak untuk berbicara. Ini juga melibatkan kebebasan untuk mencari dan menerima informasi, serta kebebasan untuk berpendapat. Jika kemampuan pengguna platform untuk dengan bebas membentuk opini politik terdistorsi oleh disinformasi politik yang merajalela. Dimensi kunci dari kebebasan berekspresi mereka akan rusak. Komitmen terhadap ekspresi pengguna tidak mengharuskan platform membiarkan disinformasi mengalir. Padahal, itu membenarkan upaya untuk memeranginya.

# 4 Manifestasi Ekspresi

Kekuatan platform untuk mempromosikan, menurunkan, memberi label, dan mengatur konten juga merupakan manifestasi dari ekspresi mereka sendiri. Pengguna platform, termasuk pejabat terpilih, tidak berhak meminta konten online mereka dipromosikan oleh algoritme platform. Namun, platform harus menggunakan kekuatan ini secara lebih transparan. Mengingat dampak dramatis yang mereka miliki terhadap akses ke informasi, wacana sipil, dan politik elektoral.

# 5 Tidak Terikat

Platform tidak boleh secara selektif mundur ke dalam anggapan yang salah. Jika mereka terikat oleh Amandemen Pertama ketika mengatur pidato pejabat terpilih, itu salah. Amandemen Pertama berlaku untuk pemerintah, bukan swasta. Platform sudah menetapkan parameter untuk pidato pengguna biasa di luar apa yang diizinkan oleh Amandemen Pertama oleh pemerintah. Perlu diingat, kekuatan yang sama dapat diterapkan atas pidato pejabat terpilih.

# 6 Menghormati Hak Pengguna

Platform yang berkomitmen untuk kebebasan berekspresi harus menghormati hak warga negara (non-pengguna). Apalagi untuk mengekspresikan diri mereka dalam proses demokrasi yang bebas dan adil. Ekspresi kemauan demokratis rakyat dalam pemilu merupakan wujud terpenting dari kebebasan berekspresi warga negara. Jika kebijakan platform memungkinkan disinformasi politik untuk menekan partisipasi demokratis atau membelokkan wacana sipil sejauh hal itu mengubah hasil pemilu. Hak atas kebebasan berekspresi dan penentuan nasib sendiri secara demokratis akan digagalkan.

# 7 Transparan dan Akuntatif

Akhirnya, pembuat kebijakan publik tidak boleh menghalangi pelaksanaan yang bertanggung jawab dari platform pembuat aturan otoritas dalam mendukung demokrasi. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk menilai keadilan dalam menerapkan aturan platform dan visibilitas ke dalam promosi konten.

Kesimpulan

Intinya adalah bahwa platform sektor swasta harus merangkul hak kebebasan berekspresi mereka untuk memerangi disinformasi politik dan melindungi demokrasi.

Meskipun mungkin menantang, hal ini tidak dilarang oleh prinsip kebebasan berekspresi. Daripada bersembunyi di balik komitmen terhadap netralitas. Platform harus mengakui kekuatan yang mereka miliki dalam mengatur platform mereka. Mengartikulasikan aturan keputusan mereka dengan jelas. Terakhir, harus memiliki keberanian untuk dinilai sesuai oleh pengguna dan publik.…

Apakah Budaya ‘Cancel’ Kita Membunuh Kebebasan Berpendapat?

Dahulu kala, orang-orang yang menganggap diri mereka tertinggal dari pusat percaya dan mempraktikkan kebebasan berpendapat dan kebebasan hati nurani. Mereka melihat hal-hal ini tidak hanya sebagai hak fundamental yang melampaui politik. Tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk memajukan tujuan progresif dan keadilan sosial.

Mereka melangkah lebih jauh dengan memperjuangkan agar geng-geng skinhead menyuarakan delusi dan kebencian mereka di lapangan umum. Mereka melakukannya bukan karena mereka setuju dengan mereka tetapi karena mereka memandang hak skinhead untuk berbicara dan memprotes. Hak semua penjahat, gadflies, cranks dan rousers, tidak peduli betapa hina keyakinan mereka. Sebagai bagian integral dari eksperimen dan cara Amerika hidup.

Memang, sebagai bagian integral dari liberalisme itu sendiri atau, setidaknya, seperti sinar matahari melakukan tugasnya sebagai disinfektan terbaik. Singkatnya, apa yang dipahami oleh generasi liberal sebelumnya adalah bahwa membiarkan orang lain mengatakan sesuatu. Tidak sama dengan mendukung apa yang mereka katakan.

Apakah ini Kisah Nyata Amerika atau Dongeng?

Sebenarnya, sulit untuk diketahui. Ini mungkin pandangan yang dimuliakan tentang zaman keemasan kebebasan berbicara dan kebebasan hati nurani yang mungkin tidak pernah ada. Mungkin ini adalah pandangan romantis tentang baby boomer serta budaya dan nilai hippie mereka. Mungkin mudah untuk mengabaikan apa yang mereka perjuangkan – seks, narkoba, rock ‘n’ roll dan kebebasan berbicara? – dengan julukan “OK boomer” karena beberapa dari hal-hal ini salah jalan? Mungkinkah satu-satunya hal yang pantas dihargai oleh generasi ini adalah membantu mengakhiri Perang Vietnam?

Memang, mungkin mereka yang merindukan masa kejayaan kebebasan berpendapat dan ekspresi menjijikkan berada di sisi sejarah yang salah. Sepanjang kisah aneh dan bergolak kita sebagai spesies. Selalu ada pantangan untuk mengatakan, bahkan memikirkan, hal-hal tertentu dan mengekspresikan diri kita sepenuhnya. Kita hidup dalam masyarakat, dan masyarakat terkadang menyembah sapi suci. Oleh karena itu, mereka mengabadikan norma untuk melindungi ikon yang mereka cintai. Termasuk menjaga kepatuhan, membungkam, menghindari, dan bahkan secara permanen mengucilkan pelawan, pembangkang, dan orang aneh.

Pikirkan Socrates, Jesus, Galileo dan Hester Prynne, tentang ketenaran “Scarlet Letter”. Kami sekarang dapat menambahkan komedian Kevin Hart (dibatalkan oleh kiri) dan Kathy Griffin (dibatalkan oleh kanan). Bahkan termasuk beberapa profesor rendahan ke dalam daftar (dibatalkan oleh kedua sisi). Memang, sayap kanan terkenal menyerukan pemecatan profesor “heterodoks” selama era McCarthy. Sebuah ancaman yang menjadi sangat nyata. Dengan aksi pembersihan di University of Washington oleh Presiden Raymond Allen dari tiga profesor tetap yang dituduh menyembunyikan simpati komunis.

Kebebasan Berpendapat Bagai Pedang Bermata Dua

Namun, bahkan jika kebebasan berpendapat tidak pernah menjadi cita-cita yang benar-benar dianggap kaum liberal. Ada banyak bukti bahwa beberapa orang progresif bahkan tidak mengakuinya sebagai hak yang sah. Ada kampanye bersama oleh aktivis politik, intelektual, dan Twitter untuk membungkam. Lebih buruk lagi, melecehkan, mengintimidasi, dan menghancurkan. Orang-orang yang mengatakan hal-hal yang salah, tidak ilmiah, fanatik, penuh kebencian. Atau parahnya yang tidak sensitif atau memberikan bantuan dan kenyamanan kepada Presiden Donald Trump dan Partai Republik pada umumnya.

Korban baru-baru ini dari upaya ini termasuk sekelompok ilmuwan, pakar, dan penulis yang beraneka ragam. Beberapa di antaranya menggambarkan diri sebagai kaum liberal. Mereka termasuk ahli epidemiologi terkemuka, seperti John Ioannidis. Dia berani mempertanyakan konsensus seputar pendekatan lockdown COVID-19 untuk membendung virus. Tetapi tidak serta merta menyangkal fakta dasar tentang pandemi, bahkan jika beberapa prediksi awalnya terbukti salah. Intelektual publik juga ada dalam daftar. Pertimbangkan Steven Pinker, yang telah dituduh oleh para pengkritiknya – rekan sejawatnya, tidak kurang! – “bergerak dalam kedekatan dengan rasisme ilmiah” dan “mendukung [sentris] kolumnis New York Times David Brooks” (dua tuduhan yang tidak terkait) ketika dia benar-benar berpendapat bahwa kita tidak boleh menyensor atau mengabaikan karya kontroversial atau bahkan salah dari para ilmuwan dan pemikir yang dia, pada kenyataannya, tidak setuju dengan.

Secara kebetulan, Pinker juga telah membuat pembelaan yang keras. Meskipun kuno dan instrumental, terhadap liberalisme yang telah dikecam oleh sesama akademisi. Terlepas dari fakta bahwa ia menghasilkan banyak bukti yang mendukung gagasan. Bahwa kita telah melaju pesat menyelesaikan masalah selama beberapa dekade terakhir. Berkat penyebaran ilmu pengetahuan, pemerintahan yang baik, dan penyebaran pasar (yang diatur) di seluruh dunia.

Tercekik oleh Budaya ‘Cancel’

Tentu saja, daftar tersebut juga mencakup jurnalis. Seperti (sekarang mantan) kolumnis New York Times Bari Weiss. Dia menyuarakan opini yang tidak populer di ruang redaksi, menuduh rekan-rekannya melakukan pelecehan dan sensor. James Bennet, mantan editor opini surat kabar itu, juga muncul di benaknya. Bennett mengundurkan diri atas reaksi yang dia terima dari Twitterverse. Juga dari rekan-rekannya karena menerbitkan Op-Ed Senator AS Tom Cotton. Menyerukan pasukan federal untuk menahan kerusuhan dan penjarahan yang terjadi selama protes bulan Juni melawan kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial.

Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya masalah di sayap kiri. Sebagai versi kanan dari kebenaran politik. Berakar pada teori konspirasi, gaslighting, kambing hitam, dan penggiringan rasa takut. juga mengancam kebebasan berbicara. Namun, keluhan para jurnalis di Wall Street Journal terdengar. Yaitu tentang pengecekan fakta yang tidak memadai oleh editor opini tidak ada artinya jika tidak ironis. Surat kabar tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ada perbedaan antara Op-Eds dan pelaporan reguler. Bahwa mereka didorong oleh nilai-nilai seperti pasar bebas dan kebebasan berbicara.

Meskipun mungkin benar bahwa hal-hal yang telah dikatakan. Seperti yang ditulis oleh beberapa jurnalis, politisi, atlet, selebriti, dan orang Amerika biasa yang baru-baru ini disensor pada dasarnya. Bahkan secara objektif, mundur dan tidak dapat diperbaiki. Meskipun mungkin juga benar bahwa mereka yang melakukan menyensor memiliki niat yang luhur. Tidaklah benar bahwa mencoba untuk membungkam ucapan adalah ide yang bagus. Itu selalu merupakan ide yang buruk.

Memang, itu adalah kesalahan yang sangat menyedihkan. Hal-hal yang diklaim oleh orang-orang kiri untuk diperjuangkan membutuhkan kebebasan berbicara dan kebebasan hati nurani. Mereka selalu begitu. Mereka akan selalu begitu. Ini untuk beberapa alasan.

Bagaimana Cara Memperbaiki Pola Pikir Masyarakat?

Menjadi diri sendiri yang terbaik adalah kunci untuk memperbaiki diri. Ini berarti bebas membuat kesalahan dan belajar darinya. Itu berarti kebebasan untuk mengungkapkan pikiran kita dan kebebasan untuk memberi orang manfaat dari keraguan.

Tapi lupakan sejenak tentang individu dan pertimbangkan apa yang terbaik untuk masyarakat. Sains dan kemajuan membutuhkan keterbukaan, rasa ingin tahu, skeptisisme, dan artikulasi serta pengujian hipotesis yang aneh dan tidak konvensional. Itu berarti menghibur ide-ide heterodoks di tempat pertama. Berarti melawan keinginan untuk mengabaikannya dengan sembarangan ketika mereka menganggap kita aneh atau mengancam.

Baik sains maupun liberalisme juga membutuhkan kerendahan hati intelektual. Tidak ada yang tahu solusi untuk setiap masalah. Mendapatkan jawaban yang benar mengharuskan kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengakui kesalahan kita dan mengubah pikiran kita. Tetapi ini mengharuskan kita terlebih dahulu menghormati proses di mana individu dapat mencapai kesimpulan yang salah untuk diri mereka sendiri. Lalu memperbaiki kesalahan mereka. Itu berarti kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran, refleksi dan penilaian secara mandiri – sekali lagi, tanpa paksaan.

Kunci untuk memajukan liberalisme tidak bergantung pada seperangkat cara yang telah ditentukan, tetapi mengidentifikasi dan berjuang untuk tujuan yang benar. Kita adalah manusia yang cacat dan hampir pasti akan memilih cara yang salah atau tidak lengkap pada waktu tertentu. Ekosistem debat terbuka dan mendengarkan serta kritik yang konstruktif. Kunci untuk bersama-sama menemukan cara terbaik untuk memajukan tujuan seperti kesetaraan, kemajuan, dan keadilan.

Konsekuensi dari Represi Kebebasan Pendapat

Ada banyak sekali konsekuensi buruk yang muncul ketika kita mencoba melumpuhkan pikiran dan ucapan. Hal-hal ini yang tidak ingin kami dengar? Jika kita tidak mencoba memecahkan masalah mendasar di balik ucapan yang tidak kita sukai dan bekerja hanya untuk mengurangi gejalanya. Dengan menyensornya – kita mengarahkan masalah ke tempat lain. Keluar dari pandangan. Keluar dari pikiran dan ke selokan: Ide-ide yang tidak diinginkan yang dibungkam oleh masyarakat yang sopan pasti akan bersembunyi. Mereka tidak menghilang hanya karena kita tidak menyukai dan menyensornya. Lebih buruk lagi, membungkam ide-ide ini mungkin berarti membekukan pengetahuan tentang keberadaan mereka. Itu membantu membuat ide-ide buruk membusuk, menyebar, dan bermutasi sebelum dapat dilawan dengan fakta, logika, dan bukti.

Apa yang mempromosikan pemikiran dan ucapan yang tidak terkekang memungkinkan kita untuk melemahkan virus dari ide-ide yang buruk. Belum teruji dan pasti secara moral sebelum mereka menginfeksi semua masyarakat. Itu membuat mereka keluar dan memungkinkan kita untuk menginterogasi mereka. Kebebasan berbicara, ternyata, adalah vaksin terbaik untuk melawan ucapan yang tidak kita sukai.

Fakta sederhananya adalah bahwa menyensor ucapan adalah resep untuk iliberalisme dan regresi. Itulah, dan selalu, cara reaksioner. Mungkin kaum kiri sekarang membuat tujuan sama dengan yang menggunakan sarana sosial dan politik, melenyapkan orang-orang dianggap bidah sepanjang sejarah. Jika ya, mengapa tidak mengakuinya saja? Alternatifnya, kaum kiri dapat merevitalisasi komitmen historisnya pada debat bebas dan terbuka.…

Psikolog: ‘Tidak ada Alternatif untuk Kebebasan Berbicara’

Perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri sedang berjuang dengan pertanyaan. Pelayanan tentang siapa yang memutuskan pidato apa yang dapat diterima di kampus. Kapan topik kontroversial menjadi perkataan yang mendorong kebencian? Kapan harus diizinkan sebagai kebebasan berbicara?

Dua peneliti Cornell mengatakan studi ekstensif ilmu psikologi tentang bias menawarkan lensa penting untuk melihat konflik ini. Saat kami berusaha untuk memahami dan menguranginya.

Tidak ada alternatif selain kebebasan berbicara, kata rekan penulis Stephen Ceci dan Wendy Williams dalam “Who Decides What Is Acceptable Speech on Campus? Mengapa Membatasi Pidato Bebas Bukanlah Jawabannya. ” Analisis mereka muncul 2 Mei di Perspectives in Psychological Science sebagai artikel utama dalam masalah ini.

Apakah ada Alternatif Lain selain Kebebasan Berbicara?

“Tidak ada alternatif untuk kebebasan berbicara. Karena setiap topik kontroversial memiliki kelompok besar orang yang melihatnya sebagai ujaran kebencian”. Kata Ceci, Profesor Psikologi Perkembangan Helen L. Carr. “Jika kami mendefinisikan ucapan yang tidak dapat diterima dalam hal topik yang menurut siswa harus dilarang. Karena membuat mereka merasa terpinggirkan atau tidak nyaman. Maka kami akan menghapus semua topik kontroversial dari pertimbangan.”

Ditambahkan Williams, profesor perkembangan manusia. “Merasa tidak nyaman dan kecemasan saat mendengar kata-kata. Itu bukanlah alasan hukum untuk menutup hak orang lain untuk mengatakan hal-hal itu.”

Sejak 1950-an, ilmu psikologi telah menunjukkan bahwa banyak jenis bias dapat mencegah pihak yang berlawanan menerima validitas argumen satu sama lain, kata penulis.

Bagaimana Bias Menurut Sebagian Orang?

Persepsi selektif membuat lawan pada suatu masalah secara harfiah melihat sesuatu secara berbeda. Pada tahun 1954, para peneliti menunjukkan sebuah film tentang pertandingan sepak bola tahun 1951. Princeton versus Dartmouth, yang terkenal karena permainannya yang kompetitif dan kasar. Kepada dua kelompok: salah satu penggemar Princeton dan yang lainnya dari pendukung Dartmouth. Setiap pendukung tim melihat mayoritas pelanggaran mencolok dilakukan oleh pemain lawan.

Untuk orang-orang dengan bias selektif, “tidak hanya mereka menafsirkan persepsi mereka secara berbeda; mereka benar-benar melihat hal yang berbeda, ”kata Ceci.

Dalam bias “myside”, orang mencari bukti yang mendukung pendapat mereka dan mengabaikan atau menurunkan bukti yang bertentangan dengan mereka. “Bias titik buta berasal dari identifikasi mendalam dengan suatu penyebab. Kami percaya kami sangat tercerahkan, sementara afiliasi lawan kami dengan pihak berlawanan membuat mereka menjadi bias, ”kata Ceci. Demikian pula, realisme naif membuat orang merasa pandangan mereka didasarkan pada kenyataan, tetapi lawan mereka tidak.

Menurut Survei

Bias ini dan banyak bias lain menjelaskan mengapa persentase yang cukup besar dari siswa mendukung pelarangan hampir setiap topik kontroversial, kata penulis.

Misalnya, survei Cato Institute terhadap 3.000 orang Amerika dengan pengalaman universitas menemukan:

  • 40 persen akan melarang pembicara yang mengatakan rata-rata pria lebih baik daripada wanita dalam matematika;
  • 51 persen akan melarang klaim bahwa semua orang kulit putih rasis;
  • 49 persen akan melarang pernyataan bahwa orang Kristen terbelakang dan dicuci otak;
  • 49 persen akan melarang pidato yang mengkritik polisi;
  • 41 persen akan melarang pembicara yang mengatakan imigran tidak berdokumen harus dideportasi;
  • 74 persen mengatakan universitas harus membatalkan pembicara jika mahasiswa mengancam akan melakukan protes dengan kekerasan;
  • 19 persen mengatakan kekerasan dibenarkan untuk melumpuhkan pembicara yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman;
  • Dan 51 persen mengatakan tidak apa-apa untuk mencegah orang lain mendengarkan pembicara.

“Dalam iklim seperti itu, hak veto para perusuh sangat berkuasa. Dan setiap ekspresi yang menyinggung subkelompok di kampus akan dilarang,” kata Williams.

Pengalaman Perguruan Tinggi

Pengalaman perguruan tinggi harus melibatkan tantangan keyakinan kita. Bahkan ketika pengalaman itu melampaui tingkat kenyamanan kita. Dan tidak ada kelompok kampus yang berhak menentukan untuk seluruh komunitas apa yang dapat didiskusikan, kata penulis.

Universitas dapat mengambil beberapa langkah untuk membantu mahasiswa menghindari bias. Bias yang mencegah mereka menilai sudut pandang lain. Dan untuk mengurangi pandangan dan konfrontasi ekstremis, kata mereka.

Sama seperti perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswa baru memahami kode etik. Etik untuk pelecehan seksual, plagiarisme, dan intoksikasi. Mereka dapat meminta mahasiswa baru untuk memahami perbedaan antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian. Antara perlindungan Amandemen Pertama dan kode ucapan, serta arti “bukti”.

Latihan bermain peran dapat dijalin menjadi seminar kontroversial di mana pendukung dari masing-masing pihak diminta untuk beralih pihak. Dan universitas dapat menyelenggarakan debat sipil tentang topik kontroversial.

Mahasiswa harus dibuat untuk memahami bahwa mereka memasuki tempat yang sangat meyakini pentingnya dialog dan kebebasan berbicara, kata Ceci.

“Kebebasan berbicara bukan hanya untuk opini yang kita semua miliki. Pidato seperti itu tidak perlu dilindungi, “katanya. “Itu untuk ekspresi yang bisa keji dan penuh kebencian dan menjijikkan. Itu harus menjadi bagian dari pemahaman budaya.”…